⚾ Petugas Rumah Tangga Dewan Adalah

- Khadijah 14, perempuan asal Rumpin, Bogor, Jawa Barat ini sudah merantau ke ibu kota sejak awal tahun ini. Setelah putus sekolah, ia memilih mengabdi kepada seseorang berusia 80 tahun di kawasan Jakarta Timur. Upahnya tak banyak, hanya Rp1 juta, jauh di bawah UMR Provinsi DKI Jakarta. Namun, jam kerjanya sangat tak menentu, pun dengan batasan pekerjaannya. Ia tak cuma membersihkan rumah, tapi juga merawat perempuan paruh baya itu. Di sudut lainnya, ada Tika 22 yang juga merantau ke Jakarta untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga PRT. Gajinya sedikit lebih banyak dari Khadijah, sekitar Rp1,2 juta perbulan, tapi ia harus bertanggung jawab membersihkan rumah, serta mengasuh tiga anak. DKI Jakarta punya upah minimum provinsi sebesar tapi bayaran Khadijah dan Tika tak ada sepertiganya. Selain mereka, masih ada pekerja rumah tangga lain yang senasib atau bahkan lebih buruk. Upah rendah, tak punya hari libur, tanggung jawab berlapis, dan sederet masalah lain melilit tubuh mereka. Mereka seolah dibayar untuk bekerja sejak sang majikan belum bangun, hingga setelah bosnya tertidur. Belum lagi jika sang atasan rewel dan meminta ini-itu saat si PRT sedang menikmati PRT Harus Diatur Lita Anggraeni, Koordinator Nasional Jala PRT menjelaskan bahwa tidak adanya perlindungan terhadap PRT memiliki implikasi ke sejumlah hak-hak yang sepatutnya diatur oleh pemerintah. Pekerjaan yang masuk dalam lingkup PRT, jelas Lita, antara lain pekerjaan domestik yang mencakup memasak, mencuci, membersihkan, mengasuh, hingga merawat anak. Lita memaparkan, berdasarkan catatan Jala PRT, rata-rata PRT mendapatkan gaji 20-30 persen di bawah UMR. Di Semarang, rata-rata gaji perbulannya adalah Rp600 ribu, Makassar sekitar Rp600-700 ribu, di Medan sekitar Rp500-600 ribu, di Lampung sekitar Rp400-500 ribu, serta di Yogyakarta berkisar Rp700-800 ribu. Upah segitu muskil untuk digunakan hidup sebulan. Apalagi bagi mereka yang sudah berkeluarga. Belum lagi, kata Lita, mayoritas PRT tak diberi asuransi sosial seperti asuransi kesehatan dan pekerjaan. Batasan jam kerja yang mereka miliki hanya berdasar perjanjian antara dirinya dan atasan, yang hampir pasti sekadar lewat obrolan tak resmi. "Nah, itu semua kan belum ada aturan yang mengikat, sehingga yang banyak terjadi, muncul relasi yang tidak seimbang antara majikan dan pekerja. Akhirnya, pekerja bekerja dalam kondisi yang tidak layak," ungkap Lita kepada reporter Tirto pada Jumat 30/8/2019. Jala PRT mencatat, terdapat setidaknya 4,2 juta PRT di Indonesia, 40 persen di antaranya bekerja untuk merawat dan mengasuh anak. "Nah, tapi situasi kerjanya, mereka belum mendapatkan perlindungan. Tidak ada kejelasan kerja yang diatur oleh pemerintah," ujar Lita. "Sehingga, ada jam kerja yang panjang, tidak mendapatkan libur mingguan, kemudian tidak ada jaminan sosial, tak ada lembur, tak ada jam istirahat, serta tidak ada standar dalam upahnya. Terdapat pula, tak ada standar keterampilan," kata dia. Selain itu, ada banyak kasus ketidaksesuaian kerja antara yang ditawarkan dan pekerjaan yang harus dilakukan. Lita menjelaskan terdapat sejumlah kasus di mana penyalur merekrut dan menyampaikan ke calon PRT bahwa pekerjaannya sebatas memasak atau membersihkan. Namun, ternyata mereka juga dibebani untuk mengasuh dan merawat anak. Lita pun mendesak ke pemerintah untuk segera mengaturnya melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga UU PPRT yang sebenarnya telah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR sejak sekitar 15 tahun yang lalu. Bahkan, RUU ini sebenarnya sudah sering masuk dalam Program Legislasi Nasional Prolegnas, tetapi tak juga dibahas oleh anggota dewan untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang. "Bahkan kami sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo waktu itu 2014, dan sudah masuk Prolegnas. Dan sekarang kami akan mendesak anggota DPR baru, agar masuk Prolegnas untuk lima tahunan dan tahunan," yang Terabaikan Peneliti Australian National University ANU yang berfokus pada isu PRT, Gita Nasution menyayangkan sikap pemerintah yang tak kunjung memberikan kepastian perlindungan kepada profesi yang sudah lama ada di Indonesia ini. Padahal aturan itu bisa menjadi pelindung bagi para PRT. "Pada dasarnya, peraturan yang mengikat secara hukum belum ada. Dan ini sudah lama sekali diperjuangkan. Ini sudah lebih dari 15 tahunan, dan bentuknya masih rancangan," ujar Gita kepada reporter Tirto saat ditemui di FEB UI, pada Kamis 29/8/2019. Gita menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada aturan di tingkat kementerian yang mengatur standarisasi pengasuhan anak. "Walaupun ada di peraturan kementerian, seperti standar kompetensi, tapi itu semua kan bukan melindungi haknya ya. Bukan sesuatu yang fundamental, dan tidak mengikat secara hukum. Sehingga, ini sebenarnya adalah bolong besar yang perlu segera ditutup," tegas Gita. Gita pun menilai terdapat sejumlah implikasi atas kekosongan hukum untuk perlindungan PRT, di antaranya adalah mereka sulit untuk mengadu dan mencari keadilan saat mendapatkan kecurangan dalam pekerjaannya. "Dan karena belum ada UU-nya, mereka juga bingung minta perlindungan ke mana. Bisa jadi, misalnya, PRT minta perlindungan ke majikannya kalau mereka dicurangi sama agen. Atau sebaliknya, minta perlindungan ke agen kalau dicurangi atau ada kekerasan oleh majikannya," jelas Gita. "Namun, masalahnya, saat ada kecurangan, UU mana yang bisa memberikan sanksi untuk mereka yang melakukan pelanggaran itu? Itu yang gak ada," lanjutnya. Gita menilai salah satu faktor tertundanya pembahasan RUU PPRT secara terus-menerus tak lepas dari dugaan adanya konflik kepentingan antara pemangku jabatan, yakni Anggota DPR, dengan PRT. Masalah ini diduga menjadi alasan DPR maju-mundur untuk membahasnya. "Jadi ada [dugaan] conflict of interest dari para anggota DPR, atau dari para elit, karena mereka juga punya PRT atau babysitter. Jadi kalau masing-masing dari mereka dispesifikan pekerjaannya apa, upahnya berapa, jam kerjanya gimana, itu akan jadi sangat mahal," ujar Gita. Padahal menurut Gita, RUU perlindungan PRT tak hanya bermanfaat bagi pekerja, tapi juga untuk memastikan tumbuh-kembang anak-anak yang dititipkan. Reporter Tirto telah berusaha menghubungi sejumlah Anggota DPR Komisi IX untuk menanyakan kelanjutan RUU PPRT, di antaranya adalah Irma Suryani Chaniago, Dede Yusuf, Sarmuji, Ribka Tjiptaning, Saleh Daulay, hingga Rieke Diah Pitaloka. Namun, hingga berita ini diunggah, tak ada yang mengangkat telepon, ataupun membalas pesan singkat. - Hukum Reporter Fadiyah AlaidrusPenulis Fadiyah AlaidrusEditor Widia Primastika

› Riset›Panggil Mereka Pekerja Rumah... Sublema “pekerja rumah tangga” sebagai kepanjangan dari akronim PRT harus mulai dibiasakan. Keberpihakan pada nasib PRT dimulai dari mengubah penyebutannya. OlehYohanes Mega Hendarto 6 menit baca Kompas Devi Triasari bersama ibunya, Karinem, seusai wisuda di Universitas Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah, Juni 2015. Karinem yang sehari-hari sebagai pekerja rumah tangga ini berhasil mengantarkan anaknya menempuh pendidikan tinggi dan lulus cum laude dari Fakultas Hukum pekerja rumah tangga PRT memang masih asing di telinga masyarakat dibandingkan pembantu atau asisten rumah tangga. Alasannya jelas, istilah pembantu atau asisten rumah tangga telah lama melekat setelah istilah babu tentunya. Di balik istilah, ada identitas dan hak dasar yang diperjuangkan para sejarahnya, tidak ada sumber yang jelas tentang asal muasal pekerjaan domestik yang masih eksistensinya masih terjaga hingga kini. Satu yang patut dicatat, pekerjaan domestik tidak dapat dilepaskan dari sejarah perbudakan yang berlangsung dari era Yunani Kuno hingga awal abad ke-19. Bahkan, Rachel Zelnick-Abramovitz menuliskan dalam jurnalnya bahwa budak di Yunani Kuno tidak dianggap layaknya rakyat biasa, derajatnya jauh lebih rendah, dan tidak dianggap sebagai warga negara. Begitulah budaya perbudakan berjalan seiring zaman. Para budak diperjualbelikan dengan cara lelang dan bekerja kepada majikannya seumur hidup, entah melakukan pekerjaan domestik, mengurus hewan, atau bekerja di ladang. Jangankan upah, mendapatkan majikan yang masih memberinya makan saja sudah Serikat menjadi negara yang mengatur ketat mengenai perbudakan sejak 1619, terutama status kepemilikan majikannya. Para budak tersebut didatangkan dari Afrika dan dari sinilah terbangun fondasi sentimen rasisme antara kulit hitam dan kulit putih, terutama di AS. Isu perbudakan juga merambah ke bidang politik karena itulah salah satu isu utama munculnya perang sipil antara AS Bagian Utara Partai Demokrat anti perbudakan dan AS Bagian Selatan Partai Republik properbudakan.KOMPAS/HARIS FIRDAUS Jumiyem, pekerja rumah tangga asal Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ditemui di Kota Yogyakarta, Jumat 29/10/2021. Walau menjadi pekerja rumah tangga, Jumiyem berhasil melanjutkan pendidikan hingga bangku sistem perbudakan di AS dilakukan oleh Presiden Abraham Lincoln pada 1 Januari 1863 dengan menerbitkan Proklamasi Emansipasi Emancipation Proclamation. Meski tidak langsung menghapus sistem perbudakan, upaya tersebut nyatanya cukup berhasil secara bertahap. Hanya saja, negara-negara Eropa masih melanggengkan sistem tersebut, salah satunya para pendatang Belanda di Hindia banyak kisah perbudakan yang dapat ditelusuri dari sumber-sumber sejarah sebelum kemerdekaan Indonesia. Ringkasnya, rumah tangga bangsawan dan pejabat VOC umumnya memiliki belasan ”jongos” untuk laki-laki atau ”babu” untuk perempuan yang dipekerjakan untuk mengurus rumah, memasak, dan menjaga anak-anak majikan. Sesungguhnya, yang terjadi di Hindia Belanda tidak dapat dikatakan murni perbudakan karena para ”jongos” atau ”babu” mendapatkan upah, yang memang sedikit demikian, praktik pekerjaan domestik di Hindia Belanda sudah berlangsung sejak masa kerajaan. Secara familier, para perempuan yang menjadi pelayan di istana biasa disebut dayang-dayang. Mereka biasanya tinggal bersama di majikannya dan dalam budaya Jawa praktik ini dikenal sebagai ngenger adalah tradisi seorang anak dari keluarga yang kurang mampu, lalu dititipkan kepada kerabatnya atau keluarganya yang lebih mapan. Tujuannya, anak tersebut ditanggung biaya hidupnya dan diharapkan mendapatkan pendidikan atau pekerjaan layak guna memperbaiki kehidupannya kelak. Sebagai balasannya, anak tersebut harus membantu melakukan pekerjaan domestik di rumah yang ia dalam budaya Jawa, laku ngenger juga mengandung kepercayaan bahwa jika ingin hidup sukses atau berhasil, maka dekatilah dulu orang-orang bendara yang sudah lebih dulu mencapainya. Dalam kisah kuno, laku ngenger misalnya dilakukan oleh Damarwulan yang tinggal bersama Patih Majapahit atau Jaka Tingkir yang ngenger kepada Sultan Trenggana. Kisah-kisah itu menjadi inspirasi atau rujukan masyarakat Jawa untuk melakukan hal laku ngenger ini masih dapat diamati dalam praktik yang dilakukan para Abdi Dalem di Keraton Yogyakarta. Terlepas dari status aparatur sipil yang kini diberikan kepada sebagian abdi dalem, semangat pengabdian kepada Keraton Yogyakarta tetaplah sama nyawiji total, greget penuh penghayatan, sengguh percaya diri, dan ora mingkuh tidak gentar.Maka selain faktor kedatangan kolonial Belanda, faktor budaya turut memberikan sumbangan dalam membentuk praktik mempekerjakan orang lain untuk mengurus keperluan domestik. Karena berasal dari sumber budaya yang tidak tunggal, beragam istilah pun silih berganti untuk menyebut para pekerja domestik HELLEN SINOMBOR Suasana pelatihan di Sekolah Pekerja Rumah Tangga PRT di sebuah rumah di Jalan Paso, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Juni 2017. Sebagai warga negara, PRT memiliki hak diakui statusnya sebagai pekerja agar dapat menikmati jaminan sosial dan perlindungan yang istilahSejatinya dalam karya sastra, sosok ”babu” mulai muncul di paruh pertama abad ke-18. Ketika itu di Inggris muncul sebuah novel dalam bentuk surat-menyurat berjudul Pamela karangan Samuel Richardson 1740. Di Amerika, sosok babu dalam karya sastra mendapatkan tempat yang cukup penting pada akhir abad ke-20, khususnya karya-karya yang ditulis imigran wanita dari dunia berdasarkan pelacakan dari arsip pemberitaan harian Kompas sejak 1965 dan karya seni, seperti film, novel, atau lagu, dapat ditelusuri peralihan istilah dari babu menjadi PRT. Pertama kali harian Kompas menggunakan kata ”babu” dalam berita pada 25 Agustus 1965 yang berisi peristiwa di Filipina tentang penembakan seorang majikan kepada ”babu” yang berada di tahun-tahun berikutnya, kata ”babu” masih cukup sering digunakan redaksi harian Kompas hingga 5 Maret 1990. Uniknya, sublema ”pembantu rumah tangga” sudah muncul di harian Kompas edisi 12 Juni 1973 dan mulai digunakan seterusnya. Jadi, Kompas menerapkan pergantian antara penggunaan kata ”babu” dan sublema ”pembantu rumah tangga” sejak 1970-an. Memang, pada periode 1990-1997 kata ”babu” masih dimuat di Kompas, tetapi dalam konteks pencantuman nama suatu acara, surat dari pembaca, atau rubrik konteks waktu yang sama, yakni pada 1960-an hingga 1990-an, ada dua karya seni lokal yang dapat dijadikan rujukan penggunaan kata ”babu” yang masih dianggap lumrah kala itu. Pertama, novel Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi yang terbit pertama pada 1978. Kedua, film Selamat Tinggal Jeanette karya sutradara Bobby Sandy yang diproduksi pada soal film tentang ”babu”, tentu film Inem Pelayan Sexy 1976 besutan sutradara Nya Abbas Akup tidak dapat dilupakan. Film terlaris di Jakarta dengan jumlah penonton itu memiliki tiga sekuel yang ditayangkan setahun kemudian. Meski judulnya agak vulgar, film ini berisi kritik sosial yang tajam mengenai peran penting seorang ”babu” dalam rumah tangga dan disajikan dengan nuansa humor. Film ini masih menggunakan kata ”babu” dalam percakapan salah satu adegan di Inem Pelayan Sexy III 1977, ada suatu rapat besar yang dihadiri ”babu-babu” dari seluruh provinsi Indonesia. Dalam rapat itu, kritik sosial disampaikan dengan adegan para ”babu” yang mengajukan pernyataan dan pertanyaan kepada dewan pimpinan rapat. ”Di tempat saya, anak-anak di bawah umur sudah bekerja menjadi babu. Apakah itu diperbolehkan undang-undang?” tanya salah seorang PUTRANTO Al Imamah atau biasa dipanggil Ira saat ditemui di Banyuwangi, Jawa Timur, Agustus 2018. Ira merupakan asisten rumah tangga paruh waktu yang ikut mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Banyuwangi di Pemilu 2019 melalui Partai kata ”jongos” maupun ”babu” sesungguhnya banyak dipakai sebelum perang kemerdekaan 1945. Bisa dikatakan, kedua kata ini adalah peninggalan masa kolonial. Seiring waktu, kata ”jongos” dan ”babu” menghilang dan jarang digunakan karena dipandang mengandung unsur antikemanusiaan. Ada nada feodalistik sekaligus kolonial yang terkandung dalam kata-kata antara kata ”babu” atau ”jongos” ke sublema ”pembantu rumah tangga” terjadi di 1990-an. Merujuk Kamus Umum Bahasa Indonesia KUBI 1952, Poerwadarminta menyamakan arti antara ”pelayan” dan ”pembantu”. Tentu ini menjadi persoalan karena berpotensi sebatas eufemisme kata ”babu”, tapi belum terpikirkan oleh masyarakat saat sublema ”pembantu rumah tangga” lambat laun menjadi lazim digunakan saat ini, bahkan demi efisiensi disingkat menjadi PRT. Karena adanya potensi eufemisme ”pembantu” dari kata ”babu”, kini mulai lantang dikampanyekan penggunaan istilah ”pekerja” atau lengkapnya ”pekerja rumah tangga”. Diharapkan, mereka yang bekerja di dalam rumah diperlakukan sebagai pekerja umumnya dengan hak dan ketentuan yang terbiasaIstilah ”pekerja” menjadi sebuah pencerahan dan pembebasan belenggu budaya bagi tiap orang yang bekerja di ranah domestik. Langkah ini turut diikuti dengan rancangan undang-undang yang menggunakan istilah ”pekerja” dalam RUU Perlindungan Pekerja Rumah lain pun muncul. Masyarakat umumnya terbiasa menyebut istilah pekerja domestik dengan sublema yang sudah disingkat PRT baca pe-er-te. Namun, PRT sendiri memuat arti ganda, bisa ”pekerja rumah tangga” atau ”pembantu rumah tangga”.Jika diartikan ”pembantu rumah tangga”, itu pun tidak keliru sebab dalam KBBI dimuat sublema ”pembantu rumah tangga”, sedangkan ”pekerja rumah tangga” belum tercantum di sana. Alasan dari segi gramatikal, kata ”pekerja” hanya mengenal kata sandang ”ahli”, ”harian”, ”kasar”, ”mingguan”, ”musiman”, dan ”pabrik”. Maka, ada baiknya dalam konteks saat ini, ada revisi dari KBBI untuk menggunakan sublema ”pekerja rumah tangga” daripada ”pembantu rumah tangga”.Kompas Seorang pekerja rumah tangga, Suriyah, mengulang kembali materi perkuliahan di sela-sela pekerjaannya mengasuh anak di kompleks perumahan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 3/10/2012.Sembari menanti revisi dari segi tata bahasa tersebut, ada baiknya masyarakat mulai membiasakan diri untuk menggunakan sublema ”pekerja rumah tangga”. Penggunaan istilah ini begitu penting bagi perjuangan hak para pekerja domestik karena mengandung substansi mendasar yang membedakan antara pembantu dan juga, menjadi PRT adalah sebuah pilihan pekerjaan. Budaya masyarakat, tepatnya ngenger, memengaruhi cara pandang terhadap PRT yang dianggap sebagai bagian dari keluarga. Meskipun anggapan itu baik, secara tidak langsung cara pandang itu justru melemahkan posisi PRT sebagai pekerja dalam hubungan kerja yang juga Mengapa Perlu UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga?Dengan pengakuan status sebagai pekerja, PRT dapat menikmati jaminan sosial dan perlindungan yang sepantasnya. Begitu juga soal pengaturan upah yang tidak lagi tersubstitusikan dengan jatah makan atau tempat tinggal dengan menginap di rumah kata-kata jelas memiliki riwayat, makna, dan emosi. Kata-kata juga mengalami perubahan dan perkembangannya seturut zamannya. Ada kata yang bertahan, ada kata yang hilang, dan ada kata baru yang muncul. LITBANG KOMPASBaca juga Lindungi PRT dengan Regulasi

petugas rumah tangga dewan adalah